Tantangan Sidang Online dari Pulau Penjara: Ammar Zoni dan Hak Keadilan Jarak Jauh
Kasus Ammar Zoni, yang menjalani persidangan kasus narkoba secara online dari balik jeruji penjara di Nusakambangan, menyoroti Tantangan Sidang daring di Indonesia. Meskipun tujuannya adalah efisiensi dan keamanan, pelaksanaan sidang jarak jauh, terutama dari lokasi yang terisolir seperti pulau penjara, memunculkan isu krusial mengenai akses terhadap keadilan yang setara. Keterbatasan teknis di lokasi terpencil dapat mengganggu hak terdakwa untuk membela diri secara optimal.
Salah satu Tantangan Sidang utama adalah kualitas teknis koneksi internet dan audio-visual. Nusakambangan, sebagai pulau terpencil, seringkali memiliki infrastruktur jaringan yang terbatas. Gangguan sinyal atau kualitas video yang buruk dapat menghambat komunikasi yang jelas antara terdakwa, pengacara, dan majelis hakim. Hal ini berpotensi merugikan terdakwa karena ekspresi non-verbal dan detail kesaksian tidak tersampaikan dengan baik.
Isu privasi dan kerahasiaan juga menjadi Tantangan Sidang yang serius. Sidang online memerlukan jaminan keamanan data dan kerahasiaan informasi yang dibahas. Khususnya saat terdakwa berdiskusi dengan kuasa hukumnya, privasi komunikasi harus terjamin penuh, terlepas dari lokasi fisik mereka. Penjara harus menyediakan fasilitas yang mendukung konsultasi rahasia tanpa risiko penyadapan atau intervensi pihak lain.
Pelaksanaan sidang dari pulau penjara juga menambah Tantangan Sidang bagi penasihat hukum. Mereka kesulitan melakukan interaksi langsung yang mendalam dan intensif dengan klien mereka sebelum dan selama persidangan berlangsung. Keterbatasan waktu kunjungan dan jarak tempuh yang jauh membatasi strategi pembelaan, padahal kehadiran fisik pengacara sangat penting untuk membangun empati dan menyampaikan argumen secara persuasif.
Dari perspektif psikologis, sidang online dapat meningkatkan tekanan bagi terdakwa. Terdakwa terisolasi dari proses hukum yang seharusnya dihadapi secara langsung, mengurangi nuansa formalitas dan solemnitas ruang sidang. Hal ini dapat memengaruhi kondisi mental terdakwa, yang sudah rentan akibat lingkungan penjara, dan mereduksi rasa keadilan yang mereka terima.
Meskipun demikian, sistem sidang online memiliki keunggulan, terutama dalam hal keamanan dan efisiensi biaya. Mengurangi mobilitas terdakwa berisiko tinggi seperti Ammar Zoni meminimalisir potensi pelarian dan biaya pengawalan. Solusinya adalah investasi besar pada infrastruktur teknologi di seluruh lapas untuk menjamin kualitas teknis yang prima.
Mahkamah Agung dan lembaga terkait perlu menyusun pedoman baku yang sangat ketat mengenai standar kualitas sidang online dari lokasi terpencil. Pedoman ini harus mencakup kecepatan minimal internet, penyediaan perangkat yang memadai, dan fasilitas diskusi privat antara terdakwa dan pengacaranya.